Pendakian Ke Rinjani Akan Dibuka, Masyarakat Adat Ingin Di Libatkan

Jalur Pelawangan 4 Gunung Rinjani, Jalur ini merupakan jalur terakhir sebelum mencapai puncak Rinjani/Sumber Gambar; Google.com

Lombok Timur - Jalur pendakian Gunung Rinjani akan dibuka lagi. Masyarakat adat di lingkar kawasan wisata berharap dilibatkan.

"Paling penting juga soal Awik-awik yang merupakan aturan-aturan yang tegas agar melibatkan tokoh adat setempat sebagai ikhtiar kita menjaga dan merawat Rinjani dari sisi kesakralannya agar terjaga dari sisi spiritualitas," kata Ketua BPPD Lombok Timur Ahmad Roji, Rabu (17/3/2019).

Ahmad Roji, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok Timur

Roji menyatakan menyambut baik rencana pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) membuka kembali jalur pendakian. Sebelum dibuka, harap Roji, semua pihak perlu diajak duduk bersama untuk urun rembuk.

"Kami menyambut baik rencana itu. Namun sebelum jalur pendakian dibuka, sebaiknya pihak TNGR mengajak semua para pemangku kebijakan di Lombok Timur, pegiat pariwisata, serta stakeholder pariwisata lainnya untuk berdiskusi, meminta saran dan pendapat," ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan tokoh pemuda adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara, Sumadim yang berharap agar kearifan lokal masyarakat adat di sekitar kawasan Gunung Rinjani diperhatikan.

"Sejak dulu tradisi mendaki adalah sebuah tradisi masyarakat adat Bayan maupun masyarakat adat lain untuk membersihkan jiwa dan penyakit dengan melalui proses ritual dan pantang pantangan yang harus dipatuhi oleh pendaki," ucap Sumadim.

Dia juga berharap Pemkab Lombok Utara perlu memperhatikan aspirasi masyarakat adat dan akan mengkaji rencana BTNGR membuka jalur pendakian.

Menanggapi adanya keinginan dari masyarakat adat, pihak BTNGR mengungkapkan Awik-awik atau peraturan adat yang diusulkan dapat dielaborasikan dengan aturan pendakian.

"Usulan Awik-awik kalau ada kita gabung dengan Standar Operasional Pendakian (SOP) Rinjani," kata Kepala BTNGR, Sudiyono.

Keterlibatan Pemrov NTB melalui Dinas Pariwisata diharap bisa memediasi pertemuan agar masyarakat adat dan pemerintah daerah bisa saling berkomunikasi. (krn/fay)